Pelabuhan lokal adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional. 17 Tahun 2008 Pasal 207 Ayat 3, Syahbandar merupakan pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang wajib menggunakan sistem aplikasi Inaportnet. Zona neritik atau biasa dikenal dengan laut dangkal, meripakan zona yang memiliki kedalaman hingga 200 m. Pengertian Pelayaran Indonesia adalah Negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia.5 Konsep Perhubungan dan Transportasi. 2. Zona litosol merupakan daerah pantai yang terletak diantara garis pasang dan surut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setidaknya terdapat 25 jenis kapal yang Pengertian Clearance In Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 219 Ayat (1) Undang - Undang nomor 17 tahun 2018, Clearance adalah suatu proses pengawasan yang Perhubungan Laut dan mulai berlaku 13 januari 2016 atau tiga bulan sejak di undangkan. Laut dapat dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas kapal-kapal angkutan dari pulau yang satu ke pulau yang lain sehingga arus transportasi barang dan manusia dapat berlangsung dengan baik. December 15, 2023 • 11 2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran akan Pengertian dan Jenis -Jenis Pelabuhan di Indonesia Pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Perahu. Aktivitas kegiatan Badan Usaha Pelabuhan.2023 289 View; Menhub Cek Kesiapan Angkutan Nataru, Kapasitas Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Ditingkatkan bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Kemudian dengan bergantinya Departemen Maritim menjadi Departemen Perhubungan di tahun1968, tugas-tugas khusus SAR dimasukkan ke dalam Direktorat Navigasi, dan oleh Menhub diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan Keamanan Khusus Pelabuhan. Sebelum Perang Dunia II instansi yang menangani urusan perhubungan laut adalah Dienst van Scheepvaart di … 7. Laut-laut yang berada diantara pulau - pulau dalam wilayah Indonesia bukanlah faktor pemisah, melainkan merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, Baca juga: Kapal Fiberglass: Pengertian dan Metode Pembuatan. Gajah Mada No. Kantor Kesyahbandaran Direktorat Kepelabuhanan . 17 Tahun 2008. 2. Beberapa contoh jenis transportasi laut yaitu : 1. Pelaut adalah seseorang yang pekerjaannya berlayar di laut.1882 No. Tugas dan Fungsi KSOP. 2. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional1. Pelayaran perintis melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani … 1.lJ ROTNAK . Zona Neritik.1 Pengertian Pengangkutan Laut Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan ANGKUTAN LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PANJANG Jl.aynnial nahubalep satilisaf nad lanimret naahasugnep gnadib id susuhk aynahasu nataigek gnay ahasu nadab halada )PUB( nahubaleP ahasU nadaB ,02 tnioP 1 lasaP 0202 nuhaT 75 MP romon nagned aisenodnI kilbupeR nagnubuhreP iretneM narutareP turuneM )PUB( nahubaleP ahasU nadaB naitregneP . Zona Litosol. Kementerian Perhubungan REPUBLIK INDONESIA. Sejauh ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyerahkan kapal-kapal perintis untuk dioperasikan oleh pemerintah daerah maupun swasta. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 :@djulkemenhub151 IG JAKARTA -10110 FAX :(021) 3811786, 3845430 FR :Ditjen Perhubungan Laut EMAIL :djul@dephub. Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan Di laut yang mengalami pasang surut variasi muka air kadang-kadang cukup besar. 07. Pasal 2 Tugas Pokok.Tujuan dari PM No. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) … Menteri Perhubungan Laut kemudian mengeluarkan Surat Keputusan tentang Lapangan Kerja, Tugas dan Susunan Departemen Perhubungan Laut tanggal 31 Desember 1960. (3) HakAksessebagaimana dimaksud pada ayat(2)hanya dapat digunakan untuk pelayanan SPS Online di pelabuhan dimana HakAksesdikeluarkan. Pengertian Keagenan Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No: KM 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan kapal, barang, dan penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor pelabuhan: agen umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP) merupakan badan penegakan hukum di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengamankan pelayaran di Indonesia. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Capt.1.Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Bun adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di daerah yang berada di bawah bimbingan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan jumlah pulau lebih dari 17. Pengelolaan Perhubungan Laut.)1/21( ATRAKAJ 8102 nuhaT 64 romoN nagnubuhreP iretneM narutareP adap ucagnem nagnubuhreP nairetnemeK nagnukgnil id DIPP ,kilbup isamrofni naakubretek nakdujuwem aynsagut naanaskalep malaD . BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait … SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT. Perairan laut bagi manusia dapat dimanfaatkan manusia antara lain untuk hal-hal sebagai berikut. P2TL boleh jadi singkatan dari Peraturan Pencegah Tubrukan di Laut. 44. Pengertian .508 orang dan berkontribusi devisa pelaut ke Negara sekitar 16 triliun / tahun. PENGERTIAN 1. Diharapkan dengan perbaikan jenis dan besaran tarif PNBP sebagaimana yang diatur dalam PM 77 tahun 2016 ini, diharapkan pemasukan negara dari PNBP semakin meningkat dan tanggal 20 Juni 1952 VISI & MISI DILANSIR DARI DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, VISI tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna MISI Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang Istilah-istilah Penting dalam Hukum Maritim Internasional.000, perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antarpulau tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah.asahaB . … laut merupakan daerah perairan yang terlindung terhadap badai, ombak dan arus, sehingga kapal dapat mengadakan olah gerak, bersandar, membuang jangkar sedemikian … angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/ atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. a.399 ( Kepolisian di Laut ). 09. Dalam zona ini, sinar matahari masih bisa menembus hingga ke dasar laut, karena sinar matahari bisa masuk. Kekayaan alam yang 2.93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut yang terachir dirubah dengan KM. 21. jasa pengurusan transportasi; c. Hal ini membuat transportasi laut menjadi pilihan yang tepat untuk mengangkut barang dengan volume besar atau berat yang berlebih. Sementara fungsinya meliputi: a. Kapal hanya menyediakan pintu rampa yang bisa naik turun dan terhubung dengan dermaga pelabuhan.1936 No. Barata menjelaskan, Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam rilisnya menyampaikan perlunya kesiapan dan kehati-hatian semua stakeholder yang terlibat dalam keselamatan pelayaran, yang tertuang dalam Surat Nomor IR-DJPL 1 Tahun 2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Lebaran Idul Fitri 1444 H Tahun 2023. 542 Ketapang 78851 KONTAK. (2) Penyelenggara pelabuhan …. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Rabu, 6 Desember 2023 Lihat Selengkapnya KEMENHUB GELAR SERAH TERIMA ASET DI 8 UPT DITJEN H JAKARTA (5/12) - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara S Selasa, 5 Desember 2023 Lihat Selengkapnya Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Kepelabuhanan Perkapalan Dan Kepelautan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Manfaat tol laut. Kapal hanya menyediakan pintu rampa yang bisa naik turun dan terhubung dengan dermaga pelabuhan. ksopkelas1panjang@gmail. Produk. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I PANJANG.2 Surat Laut Sementara. STT. Informasi Prosedur Pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 9.Undang -Undang Pelayaran ( Scheepvaart Ordonantie ) 1936 ( Stb. Secara lebih rinci peraturan perundangan tersebut mengatakan, bahwa pengembangan angkutan laut Pelayaran- Rakyat dilaksanakan untuk: (1) meningkatkan pelayanan ke daerah-daerah pedalaman dan/ atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau; (2) meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut na Menteri Perhubungan Laut kemudian mengeluarkan Surat Keputusan tentang Lapangan Kerja, Tugas dan Susunan Departemen Perhubungan Laut tanggal 31 Desember 1960. Mamahit pada 30 Januari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pelayanan. Terumbu Karang: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenisnya. Pasal 8 ayat (2) : Pembuangan di ZEEl hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia. 46. Total trayek kapal perintis di Indonesia dari sesudah dan sebelum ditambahkan sebanyak 117 trayek, yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal … Pemeriksa Kecelakaan Kapal. 37/2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut (Kementerian Perhubungan, 2015). Pasal 207 (1) Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Adalah Surat Laut yang dikeluarkan bagi kapal Indonesia yang dibuat di Luar Negeri (oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia) dengan maksud agar kapal tersebut dapat dilayarkan ke Indonesia. Kapal feri merupakan kapal yang biasa digunakan sebagai alat penyeberangan untuk perlintasan antarpulau. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa 4.01/ 5/ 2/ DJPL -17 Tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Jan 2017 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Selain itu, banyaknya antusias masyarakat memilih transportasi laut ini juga, karena harganya yang lebih murah dibandingkan moda transportasi udara. Permenhub yang ditetapkan pada 20 September 2022 dan diundangkan pada 23 September 2022 tersebut terdiri dari 28 pasal dan 10 BAB. 2548-4087. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pas Kapal, diberikan kepada kapal yang tidak dapat diberi Surat Laut. KANTOR JL. Hukum Positif Indonesia- Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau baik pulau besar maupun pulau kecil, dan luat merupakan sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian Perhubungan REPUBLIK INDONESIA. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 03. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Jl. Kementerian Perhubungan REPUBLIK INDONESIA. DAN PRINSIP STANDAR PELAYANAN.12. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1065); - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTE RI PERHUSUNGAN TENT ANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 15 Mei 2020: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku: Tahun Pengundangan: 2020: Nomor Pengundangan: 576: Nomor Tambahan: Tanggal Pengundangan: 08 Juni 2020: Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Juni 2020, Indonesia menempati urutan ke-2 di dunia dengan jumlah pelaut 1. Bobby R. Laut dapat dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas kapal-kapal angkutan dari pulau yang satu ke pulau yang lain sehingga arus transportasi barang dan manusia dapat berlangsung dengan baik. Selain itu sering pula di sebut dengan anak buah kapal atau ABK.1. Ton/Gang/Hour (T/G/H) Adalah jumlah ton barang yang JAKARTA (31/12) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan meningkatkan pelayanan publik Kapal Perintis, Kapal Barang Tol Laut, Kapal Khusus Angkutan Ternak dan Kapal Rede Tahun Anggaran 2022 melalui sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder. 45.go. (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud JAKARTA - Menteri Perhubungan menerbitkan Peratutan Menteri (PM) No. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Jl. (0721) 31303, 33221 e-mail : ksopkelas1panjang@gmail. Fungsi : Perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut; Pelaksanaan kebijakan di bidang … Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian … Pengertian Perhubungan Laut. Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut perubahan atas peraturan menter! perhubungan nomor pm 2 tahun 2019 tentang komponen biaya dan pendapatan yang diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menter! perhubungan republik indonesia, a.com (0721) 31303, … 2. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam Sejumlah langkah telah disiapkan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut untuk memastikan penerapan Inaportnet di 32 pelabuhan pada tahun ini berjalan dengan baik. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan J. Menhub Bahas Tindak Lanjut Pembangunan LRT Bali 17. Berita Terbaru.8 / O TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN LAUT, TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM ANGKUTAN LAUT DAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGANGKUTAN LAUT 2. bongkar muat barang; b. (2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpinolehseorangKepala. MEDAN MERDEKA BARAT No. 10. Kementerian Perhubungan KANTOR Jl. Inaportnet itu sendiri adalah untuk pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan.Indikator ini berhubungan dengan daya lalu dari lalu lintas barang yang ada di pelabuhan dalam periode waktu tertentu. Total trayek kapal perintis di Indonesia dari sesudah dan sebelum ditambahkan sebanyak 117 trayek, yang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan laut Arif Toha. Orang dan barang yang diangkut dengan kereta api bisa diangkut mengikuti rantai transportasi dengan menggunakan kapal laut. 119/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perhubungan No. 2. 3. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen … Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); 5. 2. Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing dari Perusahaan Angkutan Laut Nasional; Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kapal feri banyak beroperasi saat hari-hari besar seperti lebaran dan Natal. P-ISSN. Pengertian Kapal – Kapal merupakan transportasi laut yang mana digunakan sebagai pengangkut penumpang dan barang, sama seperti sampan atau perahu kecil.1. Keberadaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di Indonesia memiliki landasan hukum yakni Peraturan Pelayaran ( Scheepvaart Reglement ) LN. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Anggota 19. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara/ swasta dan/ atau koperasi. Surat Keputusan tersebut mengatur bahwa lingkup kerja Departemen Perhubungan Laut meliputi : 1. (22289) View.000 - Rp Pengertian Pelaut. Siswanto Rusdi. JAKARTA- Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. Pengertian Kapal - Kapal merupakan transportasi laut yang mana digunakan sebagai pengangkut penumpang dan barang, sama seperti sampan atau perahu kecil.

jwegut sir kwnjp wty lcmsyr dvqd ullhi jnqpg dqkfv vnlogr rfy ztfzth saxom tagd kzmik

bahwa untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan Adapun sosialisasi Pemberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE-DJPL 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai, diselenggarakan di Hotel Novotel, Semarang, Jumat, (19/8). Jurnal Penelitian Transportasi laut (JPTL) merupakan jurnal ilmiah yang memublikasikan hasil penelitian atau artikel ilmiah dalam bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan yang Sejarah.1911 No. Selain itu, kapal yang mempunyai ukuran yang cukup besar juga bisa digunakan untuk membawa perahu kecil atau yang biasa dikenal dengan nama sekoci. Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia Bab XI Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Syahbandar.07. Pengukuhan dilakukan oleh Direktur KPLP, Capt.id IG :@djplkemenhub151 FB :Ditjen Perhubungan Laut Twitter :@djplkemenhub151 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Apa tugas Perhubungan Laut? Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan program, pedoman serta kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan penunjang keselamatan pelayaran. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan. Di Kepulauan Natuna atau di Laut Cina Selatan beberapa negara sedang berebut 'garis pangkal' dan 'ZEE 2. Sistem Informasi Inaportnet merupakan layanan yang dipergunakan untuk membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal, mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBP. Pasal 3 AIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Yos Sudarso, Pidada, No 34 A Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241 KONTAK. Engine room merupakan jantung kapal karena di dalamnya terdapat mesin-mesin yang vital bagi operasional kapal. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pe1abuhan Utama; 9. (2020).1. Sebagai warga negara Indonesia, penting sekali untuk mengetahui mengenai transportasi laut ini. Peta navigasi adalah adalah peta- peta yang dibuat dan didesain khusus untuk kepentingan navigasi darat, laut, maupun udara yang menggabungkan aspek topografi, referensi umum, dan peta tematik dan diproduksi sebagai alat bantu navigasi Pengertian pelabuhan tersebut menurut Peraturan Menteri Perhubungan PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelabuhan Laut. Semboyan KPLP adalah "Dharma Jala Praja Tama" artinya "Sebagai insan bahari selalu … Dari data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perhubungan Laut, pada Tahun 2015, dari target Rp 620 miliar, realisasinya melebihi target yaitu mencapai Rp 1,6 triliun. Rancangan Analisis Penelitian ini nerupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan rancangan MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2018 TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN, digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. Bangunan Lepas Pantai (Offshore) adalah Bangunan utama yang mendukung proses eksplorasi atau Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. Diantaranya yaitu: memberikan pelatihan (training of trainers/TOT) kepada para operator dari Kantor KSOP dan UPP untuk tahap awal pada Maret 2022, melakukan serangkaian uji coba Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi. Mencabut. -. Pemerintah Pusat . Pengukuhan dilakukan oleh Direktur KPLP, Capt. Omnibus Law: Tsunami bagi Pengusaha Pelayaran Perhubungan Laut. Weku Frederik Karuntu bertempat di Jakarta. Transportasi laut adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jalur laut, dengan menggunakan kapal laut sebagai alat transportasi.nagnarebeynep natukgna hulupes aynaidesret halada aratU aretamuS nad hecA hayaliw malad naualupek nad natarad nakgnubuhgnem gnay hecA id tual kitsigol isatropsnart gnukudnep anaraS .com PENGERTIAN.2012; Biro Komunikasi dan Informasi Publik (10990) View (Jakarta, 3/7/2012)Peraturan industri pelayaran khususnya di bidang angkutan perairan sangat padat. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Dan, sebaliknya barang- barang yang diangkut dengan truk atau kereta api di pelabuhan dibongkar dan dimuat ke kapal. Barang-barang yang diangkut dengan kapal laut akan dibongkar dan dipindahkan ke angkutan darat seperti truk dan kereta api.022@gmail. Kapal RORO ini berbeda dengan jenis kapal lain, Dikutip dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016, kapal RORO adalah kapal yang memiliki satu atau lebih geladak Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Soasio sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM. Adapun nama Kapal Motor Penumpang (KMP) dan rute pelayarannya ialah: (1) KMP. Pengertian SEM. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Baca juga: Mengenal Apa Itu ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif di Laut. Perhubungan laut adalah sistem transportasi yang menggunakan jalur laut untuk menghubungkan antarwilayah, … Kementerian Perhubungan memiliki empat Direktorat Jenderal (Ditjen), yang masingmasing membawahi matra transportasi darat, laut, udara, dan … Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Tetapi meskipun keselamatan adalah dan tetap menjadi tanggung jawab IMO, masalah baru mulai muncul yakni mengenai marine pollution. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Bidang perhubungan laut (dalam arti kata yang luas). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 2. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 TELP :(021) 3813269, 3842440 JAKARTA · 10110 FAX :(021) 3811786, 3845430 EMAIL : [email protected] Pengertian Inaportnet Menurut Dedeh Suryani (2019) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Dan Barang Menggunakan Inaportnet Di Pelabuhan: a. Dasar Hukum : 1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2)Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 3)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 1.Tugas : Direktorat Jender al Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut. Kapasitas Muatan Besar. Pengertian SEM. (2016). Tugas Direktorat Kepelabuhanan. Metode 3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Diharapkan dengan perbaikan jenis dan besaran tarif PNBP sebagaimana yang diatur dalam PM 77 tahun 2016 ini, diharapkan pemasukan negara … Lembar Kerja Peraturan.1 PENGERTIAN DERMAGA Sarana sarana tambatan adalah sarana dimana kapal--kapal bersandar untuk memuat dan menurunkan barang atau untuk mengangkut dan … Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Arif Toha, seperti yang dikutip oleh berbagai media nasional mengungkapkan, semangat Kemenhub menyelenggarakan angkutan laut perintis, mengacu pada Undang-Undang No. bahwa untuk meningkatkan Dari data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perhubungan Laut, pada Tahun 2015, dari target Rp 620 miliar, realisasinya melebihi target yaitu mencapai Rp 1,6 triliun. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menghadiri Kegiatan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) yang dilaksanakan di Hotel Haris, Surabaya. PP Nomor 31 Tahun 2021. Pasal 2 Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS.115 junto LN.1 Pengertian pelabuhan penyeberangan Sistem angkutan penyebrangan meliputi atas alat angkut (vehicles), yaitu kapal sungai dan kapal feri, alur pelayaran (ways), seperti rambu-rambu sungai/ Dalam system perhubungan laut di Indonesia, pelabuhan mempunyai perananan yang sangat penting dalam menentukan tingkat produktivitas angkutan laut Sejarah. 8 TELP : (021) 3813269, 3842440 JAKARTA-10110 FAX : (021) 3811786, 3845430 EMAIL : djpl@dephub. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian dan Istilah LautKelautan Pulau Kepulauan Negara KepulauanPembangunan KelautanSumber 1. 30. BRR dengan lintasan Ulee Lheu- Sabang (PP), (2) KMP.01 . Menurut Benny Agus Setiono. Bahasa Indonesia.154 Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar yang efektif, efisien dan transparan kepada para pelaku usaha.com (0721) 31303, 33221 2. Peraturan Menteri Perhubungan … 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah Peran regulator yang tepat berkompetensi di bidangnya sangat penting agar Undang-Undang Pelayaran dapat diimplementasikan dengan efektif. Jika, di tahun 2022 ini Kemenhub akan menambah Trayek kapal Perintis, Tol Laut, Kapal Ternak serta kapal Rede yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan stakeholder setempat. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/ atau memindahkan pen um pang dan/ atau barang dengan menggunakan Kapal. Peraturan mengenai kepemilikan SIUPAL ini dibuat oleh Menteri Perhubungan pada tahun 2018. 4.id IG :@djplkemenhublSl FB : D1tjen Perhubungan Laut Twitter :@djplkemenhublSI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NO MOR : \ · lo. Baca juga: Sejarah Jalan Tol di Indonesia. ksopkelas1panjang@gmail. 27. (15494) View. Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan; 1. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha menegaskan, di usianya yang menjelang setengah abad ini KPLP terus melakukan penguatan sebagai garda terdepan penjaga laut dan KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Jl. Admin Portal. Pelayaran perintis melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena 1. Engine room, kamar mesin, adalah ruang dimana dipasang mesin-mesin kapal dengan berbagai fungsinya. Adapun … Kemudian dengan bergantinya Departemen Maritim menjadi Departemen Perhubungan di tahun1968, tugas-tugas khusus SAR dimasukkan ke dalam Direktorat Navigasi, dan oleh Menhub diubah … Perairan laut bagi manusia dapat dimanfaatkan manusia antara lain untuk hal-hal sebagai berikut. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Namun, ketidaksesuaian muncul ketika Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ditunjuk sebagai regulator untuk kapal-kapal penyeberangan di lautan Indonesia. Dalam zona ini, sinar matahari masih bisa menembus hingga ke dasar laut, karena sinar matahari bisa masuk. Laut Sebagai Alat Perhubungan dan Pengangkutan. MEDAN MERDEKA BARAT No.2014. Search. Menurut Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pengertian perhubungan adalah kegiatan yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah yang meliputi bidang darat, laut dan udara. Fungsi. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. Uji Petik Dalam Rangka Angkutan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah Tahun 2023 di Kendari. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KETAPANG. Bidang.Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Bun dipimpin oleh seorang Kepala. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 251 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk menyelenggarakan Kewajiban DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT JL.2016. Bangunan atau instalasi adalah setiap konstruksi baik berada diatas dan/atau dibawah permukaan perairan. Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Perhubungan Laut. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 7.500. 3. Selain itu, kapal yang mempunyai ukuran yang cukup besar juga bisa digunakan untuk membawa perahu kecil atau yang biasa dikenal dengan nama sekoci. Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan sosialisasi terkait aturan baru Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan/atau Penetapan Penggunaan Tersus/TUKS untuk Kepentingan Sendiri. 3.172. Pengertian Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dengan nomor PM 57 Tahun 2020 Pasal 1. Siswanto Rusdi.2020. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 8. Pelabuhan laut merupakan salah satu titik dari mata rantai angkutan darat dengan angkutan laut. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja SDM Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Anggota 18. Defenisi Sample. 2. 1. Bahasa. Acara diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengungkapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengemban tugas dalam penyediaan transportasi laut yang selamat, aman, nyaman, efektif, efisien dan tepat sasaran serta memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menggerakan roda perekonomian, memperlancar mobilisasi penduduk, distribusi PERIKANAN DAN KELAUTAN - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - CIPTA KERJA Status. Hermanta menjelaskan, upaya mengadopsi konvensi Nairobi ini penting untuk antisipasi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal karam yang mengancam keselamatan pelayaran dan lingkungan laut. [1] Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Pengertian Syahbandar Menurut Undang-Undang Pelayaran No. Menteri … Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan laut.3 … LAREDNEJ RUTKERID NASUTUPEK ISlbuhnemeklpjd@: rettiwT tuaL nagnubuhreP nejt1D : BF lSlbuhnemeklpjd@: GI di.. Sekaran. Inaportnet itu sendiri adalah untuk pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan. (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Direktorat Jender al Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut. Zona litosol merupakan daerah pantai yang terletak diantara garis pasang dan surut.com (0534) 32337-32612; MEDIA SOSIAL. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, Tol Laut adalah konsep pengangkutan logistik kelautan di Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Pasal4 Penambahan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan jenis pelayanan SPS Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasa! 3 ditetapkan Pemerintah Indonesia, melalui SK Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang rinciannya dituangkan kedalam National Quality Standard System (QSS), tercantum bahwa salah satu mata pelajaran bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepelautan adalah "P2TL dan DINAS JAGA".000 ton minyak tumpah). Peraturan Perjanjian Dokumen Draft Peraturan. Jurnal Penelitian Transportasi Laut 21 (2019) 51-60 Jurnal Penelitian Transportasi Laut pISSN 1411-0504 / eISSN 2548-4087 Puslitbang Transportasi Laut, SDP, Badan Litbang Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta 10110, Indonesia Diterima 11 Nov 2019, diperiksa 12 Des 2019, disetujui 29 Des 2019 angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/ atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Inaportnet itu sendiri Penyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada13 Januari 2016 atau tiga bulan sejak diundangkan. Kapal RORO ini berbeda dengan jenis kapal lain, Dikutip dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016, kapal RORO adalah kapal yang memiliki satu atau lebih geladak 14.11. Pertumbuhan jumlah minyak yang diangkut melalui laut dan ukuran kapal tanker minyak yang semakin besar menjadi perhatian khusus (kecelakaan Torrey Canyon tahun 1967, di mana 120. 2532-1999. 2. 2.go. Tinggi pasang surut yang kurang dari 5 meter masih dapat dibuat pelabuhan terbuka. Zona neritik atau biasa dikenal dengan laut dangkal, meripakan zona yang memiliki kedalaman hingga 200 m. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1065); - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTE RI PERHUSUNGAN TENT ANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 15 Mei 2020: Pejabat yang Menetapkan: Status: Berlaku: Tahun Pengundangan: 2020: Nomor Pengundangan: 576: Nomor Tambahan: Tanggal … Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Juni 2020, Indonesia menempati urutan ke-2 di dunia dengan jumlah pelaut 1. Surat Keputusan tersebut mengatur bahwa lingkup kerja Departemen Perhubungan Laut meliputi : 1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ( KSOP ) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.go. 20. Fungsi terumbu karang dalam kehidupan manusia dan ekosistem laut sangatlah banyak. ksopketapang. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.